Tulisan ini dirancang dalam format paragraf yang padat dengantujuan bahwa paragraf dapat menjadi ruang penyampaian pemikiran penulis yang komprehensif (multiple spectrums) dan memperhatikan ruang penyampaian (dissemination space) yang terbtatas karena media yang digunakan; namun yang paling utama tujuannya adalah untuk membangunkan pemikiran dan pertanyaan yang bersifat inherent dan implicit dari setiap paragraph yang Bapak dan Ibu baca.
Menanggapi pertumbuhan cryptocurrency yang begitu signifikan maka perlu adanya regulasi dan kebijakan publik yang dimulai dengan hal yang paling dasar terkait penggunaan cryptocurrency. Jika cryptocurrency terus tumbuh dengan cepat, maka hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, biasanya didefinisikan sebagai kemampuan sistem keuangan untuk terus memberikan kredit dan layanan keuangan lainnya ke system ekonomi yang lebih luas dalam sistuiasi menghadapi guncangan. Cryptocurrency mungkin juga menjadi alat baru untuk mengelola stabilitas keuangan. Karena teknologinya masih baru.mungkin bergantung pada bagaimana adopsi cryptocurrency yang berkembang dan bagaimana keterkaitannya dengan sistem keuangan yang sudah ada.
Di antara risiko yang mengncam adalah yang terkait dengan stabilitas keuangan adalah kaitannya dengan harga cryptocurrency yang fluktuatif dan perlindungan konsumen dan investor yang lemah dapat menghasilkan kerugian yang memengaruhi lembaga atau pasar keuangan. Absurditas relatif yang melekat pada mata uang kripto, dan pemahaman yang lemah tentang cryptocurrency oleh publik, dan bahkan banyak pihak di sektor keuangan, dapat memperburuk hilangnya kepercayaan yang diakibatkan atau mengeringnya likuiditas dan kredit.
Akan timbul dampak yang sangat besar pada kebijakan moneter (monetary policy) jika cryptocurrency menjadi pengganti uang konvensional, dan tantangan kebijakan moneter terbesar terkait penggunaan cryptocurrency kemungkinan besar akan dihadapi oleh negara-negara yang melakukan pengendalian atas lalu lintas modal dan transaksi valuta asing. Semakin banyak cryptocurrency diperlakukan sebagai mata uang dan semakin besar pertumbuhannya, semakin akan menantang timbulnya kebijakan moneter.
Bank Sentral, dan pemerintah nasional dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk membatasi adopsi mata uang kripto, jika penggunaanya cukup besar dan akan mengancam dominasi mata uang konvensional. Kenyataannya cryptocurrency memiliki potensi untuk menciptakan tantangan jangka panjang (long term challenges) atas kebijakan moneter yang serupa dengan mata uang konvensional. Misalnya, ekonomi yang sangat beralih dari penggunaan mata uang nasional mereka ke cryptocurrency, baik melalui pilihan pemerintah, rumah tangga dan bisnis yang melarikan diri dari mata uang mereka yang tidak stabil, akan menghadapi masalah yang mirip dengan “dolarisasi.” Perekonomian seperti itu akan menemukan tingkat harga dan suku bunga lebih ditentukan oleh faktor eksternal daripada oleh kebijakan fiskal dan moneter nasional.
Ketika pemerintah, atau bank sentral mencetak uang dan digunakan untuk membeli barang-barang dimana hal ini akan memberikan manfaat fiskal langsung yang akan mengurangi kebutuhan untuk meminjam dan berhubungan dengan pajak. Dalam jangka pendek, cryptocurrency dapat berdampak pada penerimaan pajak karena memungkinkan penghindaran pajak yang lebih mudah.
Tingkat kapitalisasi pasar cryptocurrency telah meningkat menjadi ratusan miliar dolar, otoritas pajak secara global telah berusaha untuk menentukan pandangan tentang klasifikasi cryptocurrency. Dalam upaya untuk menegakkan kebijakan perpajakan, otoritas pajak berusaha untuk mendapatkan wawasan yang lebih kuat tentang volume transaksi untuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, tetapi sulit untuk memastikan kepemilikan secara komprehensif di seluruh pasar cryptocurrency. Selain itu, lokasi geografis kejadian kena pajak mungkin juga sulit dilacak. Upaya ini mungkin memerlukan tambahan kepatuhan dan biaya pencatatan, serta koordinasi dan berbagi informasi di antara pembuat kebijakan di seluruh dunia.
Transaksi Cryptocurrency yang sepenuhnya anonim dan terdesentralisasi mungkin tidak hanya memungkinkan pelaku fraud untuk tetap anonim tetapi sering kali dapat membuat pelaksanaan beberapa aktivitas ilegal menjadi lebih mudah daripada di masa sebelumnya . Sebagai contoh praktis, ketika India dan Venezuela melarang uang kertas denominasi tertinggi mereka untuk mempersulit pembayaran suap dan membuat akumulasi Black Money menjadi tidak berguna, karena permintaan dan penggunaan mata uang kripto yang kurang dapat dilacak melonjak.
Privasi dan anonimitas mungkin menjadi pendorong utama minat menggunakan cryptocurrency, dan banyak komunitas online niche telah mulai mengadopsi cryptocurrency sebagai media pembayaran de facto. Misalnya, organisasi Wikileaks meminta penggunanya untuk menyumbang menggunakan Bitcoin, mungkin untuk mencegah pemberitahuan pemerintah tentang dukungan keuangan individu untuk kepentingan organisasi.
Pembuat kebijakan (policy makers)di banyak negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keyakinan dan kepercayaan di pasar keuangan (stock exchanges)melalui perlindungan konsumen dan investor. Karena pasar cryptocurrency relatif kecil dan mudah berubah (volatile), maka risiko manipulasi harga, penipuan(fraud), manipulasi pasar, dan perilaku anti-persaingan lebih tinggi. Ada beberapa peraturan yang saat ini berlaku di beberapa negara untuk menetapkan standar pasar bagi seluruh pelaku individu dan kelompok terkait pengungkapan informasi, dan mekanisme pertukarannya.
Standar perilaku (standards of conduct) diperlukan untuk melindungi dari penipuan,dan dan evaluasi transaksi lebih ketat, cryptocurrency rawan dengan aktivitas penipuan (fraudulent act) yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari investor yang kurang cerdas di ruang platform virtual transaction, dan adanya konsekuensi untuk berperilaku curang; misalnya, skema investasi yang melibatkan individu tanpa izin atau perusahaan tidak terdaftar yang menawarkan hasil investasi (gain) yang tidak wajar.
Kurangnya panduan yang jelas terhadap self-dealing juga menghadapkan investor pada manipulasi harga. Memastikan self-dealing sangat menantang mengingat tingkat anonimitas. Mungkin saja bursa adalah tempat terbaik bagi investor untuk mengatasi risiko rugi (loss), namun demikian bursa juga merupakan tempat potensial di mana berasal.
Memperhatikan aspek-aspek yang telah disampaikan sebelumnya, ada berbagai bidang yang dapat dipilih oleh pembuat kebijakan untuk mengutamakan area tatakelola (governance area) terkait cryptocurrency, dimana tujuan kebijakan dapat diarahkan (focus) pada: usaha untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di pasar mata uang digital, membatasi dan mengendalikan pertumbuhan dan aktivititasnya, melindungi stabilitas keuangan atau melayani tujuan lain. Secara garis besar, regulasi keuangan (digital financial policy) dapat mencakup bidang-bidang berikut:
Integritas dan efisiensi pasar dan perlindungan investor: Regulator pasar dapat bertindak untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, penemuan harga, dan likuiditas. Contoh alat kebijakan termasuk menggambarkan aturan perilaku untuk pelaku pasar dan mendefinisikan dan menghukum mereka yang melakukan manipulasi harga, menetapkan aturan perdagangan, menetapkan standar untuk investor yang berpartisipasi dan pengungkapan informasi untuk terkait ICO Information Coin Offerring), serta pasca-ICO, persyaratan pengungkapan yang sedang berlangsung. Pembuat kebijakan juga dapat meminta pendaftaran atau lisensi untuk pelaku pasar yang berbeda.
• Perlindungan konsumen: Alat kebijakan yang tersedia untuk perlindungan konsumen termasuk menetapkan standar minimum untuk penyedia layanan, sehubungan dengan perlindungan privasi, berbagi informasi, dan perlindungan terhadap risiko dunia maya (cyberspace). Kebijakan juga dapat mencakup pembatasan akses ke jenis produk tertentu untuk pelanggan ritel dan mengambil tindakan penegakan hukum sebagai pencegah penipuan (fraudulent) dan tindakan yang salah. Pengaturan harga juga merupakan alat yang tersedia, seperti membatasi biaya transaksi atau spread yang dapat dibebankan pada layanan yang mengubah cryptocurrency menjadi mata uang konvensional.
Stabilitas keuangan dan regulasi Prudensi: Banyak bank sentral dan regulator keuangan lainnya berupaya memastikan stabilitas dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, demikian pula lembaga keuangan secara individual melalui regulasi kehati-hatian(prudensi). Alat kebijakan dapat mencakup penetapan batasan atau standar untuk aktivitas yang dilakukan, misalnya, membatasi jumlah exposure leverage. Pembuat kebijakan juga dapat mengumpulkan data untuk memantau pertumbuhan aktivitas pasar baru dan keterkaitannya dengan sistem keuangan. Secara ekstrem, regulator dapat melarang hubungan apa pun antara lembaga keuangan yang mereka atur dan ekosistem cryptocurrency.
• Membatasi kegiatan terlarang (Illicit activities): pembuat kebijakan mungkin akan membatasi eksploitasi pada pasar baru oleh pelaku transaksi. Alat kebijakan termasuk menerapkan peraturan dan meningkatkan tingkat pemantauan dan pelacakan Anti Money Laundering and Know Your Customer. Pembuat kebijakan juga dapat memilih untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap berbagai pihak, termasuk sanksi pidana. Terakhir, mereka dapat melarang atau menutup pelaku pasar tertentu jika mereka terbukti membantu kegiatan terlarang.
Demikian disampaikan tulisan pendek ini semoga bermanfaat, saya persilahkan untuk menghubungi saya jika ada hal-hal yang dapat kita diskusikan. Terimakasih-Sang Penghimpun.
إرسال تعليق